Utang Luar Negeri Indonesia
(Foto: Ilustrasi)

NEWSWANTARA – Utang pemerintah Indonesia terus mengalami kenaikan, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan hingga akhir Agustus 2018 total nilainya mencapai lebih dari Rp. 4.300 triliun, di mana utang ini didapat dari pinjaman bilateral maupun multilateral. Lalu dari mana sajakah utang tersebut berasal?

Baca Juga:

5 besar negara pendonor utang Indonesia di peringkat pertama adalah Jepang dengan nilai hampir Rp. 200 triliun, Jerman di posisi kedua dengan Rp. 32,07 triliun, Perancis dengan Rp. 29,8 triliun Tiongkok di posisi keempat sebesar Rp. 18,09 triliun dan Amerika Serikat sebesar Rp. 7,57 triliun.

Sementara dari pinjaman multilateral, 3 besar lembaga yg memberikan hutang antara lain; World Bank menempati posisi pertama pemberi utang sebesar hampir Rp. 250 triliun, Asian Development Bank sebesar Rp. 130,28 triliun dan Islamic Development Bank Rp. 12,7 triliun.

Selain pinjaman bilateral dan juga pinjaman multilateral ada juga pinjaman yang diberikan sebuah negara melalui lembaga keuangannya kepada BUMN dan juga pihak swasta di Indonesia.

Ada pula satu negara yang memberikan pinjaman terbesar dengan skema ini adalah Tiongkok dengan total nilai mencapai Rp. 650 triliun yang diberikan pada proyek dengan jangka waktu sesuai dengan masa proyeknya. Pinjaman tersebut diberikan pada proyek infrastruktur seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, jalan Tol Trans Sumatera, LRT dan pembangkit listrik 35.000 Megawatt.

Walaupun secara nominal utang pemerintah Indonesia cukup besar, rasio utang tersebut masih terjaga di kisaran 29,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah ini masih jauh di bawah batas yang tertera dalam Undang-undang Keuangan negara sebesar 60 persen.

Beberapa negara ASEAN bahkan tercatat memiliki rasio utang yang lebih tinggi dibanding Indonesia. Singapura misalnya, memiliki rasio utang terhadap PDB mencapai 110,6 persen, Malaysia sebesar 50,9 persen, dan Thailand sebesar 41,8 persen.

Satu hal yang harus diketahui, total utang suatu negara pada periode tertentu didapat dari menjumlahkan utang lama dan utang baru. Utang lama berarti utang yang diakumulasi oleh pemerintahan yang terdahulu dan diwariskan kepada pemerintahan selanjutnya.

Sementara itu, utang baru adalah utang yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang untuk membiayai kebutuhan periode sekarang. Untuk mengukur berapa jumlah utang bertambah setiap hari, maka yang diukur adalah utang baru yang dilakukan sejak pemerintahan baru dimulai. Namun perlu kita ingat juga bahwa pemerintah tidak melakukan pinjaman setiap hari, melainkan sesuai kebutuhan pembiayaan selama satu periode pemerintahan.

Hingga saat ini pemerintah masih percaya diri dengan skema pembayaran hutang luar negerinya yang cukup baik. Selain harus tetap mempertahankan kestabilan makro ekonomi, yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah jangan sampai komitmen utang baru dipakai untuk membayar utang lama atau tutup lubang gali lubang.


Diolah dari berbagai sumber

Berikan Komentar Anda

avatar