Presiden Jokowi Saat Meninjau Lokasi Kebakaran Hutan dan Lahan
Presiden Jokowi Saat Meninjau Lokasi Kebakaran Hutan dan Lahan. (Dok. Biro Pers Setpres)

NEWSWANTARA – Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia sudah semestinya harus dinyatakan sebagai kondisi darurat, mengingat dampak dari bencana ini telah menyebabkan berbagai macam kerugian yang harus ditanggung oleh masyarakat dan bangsa Indonesia, mulai dari gangguan masalah kesehatan, sosial, ekologi, ekonomi dan juga reputasi Indonesia di mata dunia internasional.

Kerugian dari segi kesehatan adalah yang paling jelas terlihat dampaknya. Asap dari kebakaran hutan dan lahan menyebabkan berbagai macam penyakit, terutama infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan gangguan kesehatan lainnya. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah mengakibatkan sedikitnya 6.025 warga menderita ISPA. Sejumlah bayi juga harus diungsikan karena menderita batuk, flu, sesak napas dan muntah.

(Baca Juga: Memantau Titik Api Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Citra Satelit LAPAN)

Akibat dari kebakaran hutan dan lahan, masyarakat setempat juga mengalami kerugian sosial berupa hilangnya hutan sebagai sumber mata pencaharian, penghidupan dan identitas masyarakat adat.

Tak hanya itu saja, ada juga kerusakan ekologi atau ekosistem yang di dalamnya termasuk kerusakan pada sumber daya fauna dan flora yang ada di wilayah yang terbakar, seperti hilangnya habitat tempat keanekaragaman hayati flora dan fauna yang merupakan ekosistem penting dalam memberikan jasa lingkungan berupa udara dan air bersih beserta makanan dan obat-obatan.

(Baca Juga: Penyebab Tanah di Jakarta Turun 4 Meter dalam 40 Tahun Terakhir)

Kondisi ekonomi Indonesia juga ikut mengalami kerugian karena dengan terjadinya karhutla ini, sumber devisa negara dari produk hutan kayu dan non-kayu, serta ekowisata juga berkurang. Lalu, di mata internasional, Indonesia juga mengalami kerugian reputasi karena menuai protes dari negara tetangga yang ikut terkena imbas asap dari kebakaran hutan dan lahan.

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui SiPongi Karhutla Monitoring System, hasil rekapitulasi luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tahun 2019 mencapai 328.722 hektar.

Kebakaran terbanyak terjadi di Riau dengan luas yang mencapai 49.466 hektare atau 14,9 persen dari luas lahan yang terbakar di Indonesia. Jika tanpa adanya dukungan dan inovasi penanganan yang tepat, karhutla di tahun 2019 ini bisa menjadi sama buruknya dengan tahun sebelumnya yaitu seluas 510.564,21 hektar.

Akibat dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di tahun 2019 ini, negara juga harus menanggung kerugian dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,1 triliun untuk mengatasi dampak dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan dan Sumatera yang tengah berlangsung.