kontrak karya freeport
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Forbes Wilson, Presiden Freeport Sulphur Robert Hill dan Menteri Pertambangan Indonesia Slamet Bratanata menandatangani Kontrak Karya pada 5 April 1967. (Foto: The Netherlands National News Agency)

Lampu Hijau dari Soeharto

Sejak taun 1966 kekuasaan Soekarno sudah mulai tergantikan oleh Jenderal Soeharto. Hingga setelah resmi dilantik sebagai Presiden pada 12 Maret 1967 Soeharto mengeluarkan UU No.1/1967 yang berisikan tentang Penanaman Modal.

Penerapan UU baru tersebut langsung memberikan dampak besar pada perekonomian Indonesia, salah satunya dengan penandatanganan kontrak bersama Freeport selama 30 tahun. Beberapa waktu kemudian perusahaan-perusahaan asing pun melakukan kontrak yang sama besarnya.

(Baca Juga: Rekam Jejak Sejarah Pertambangan di Indonesia)

Upaya untuk mendapatkan saham terus dilakukan pada Orde Baru, hingga pada tahun 1973 Menteri Pertambangan diberi tugas untuk meninjau ulang kontrak yang dilakukan antara Indonesia dengan perusahaan asing.

Sayang nasi sudah menjadi bubur, Indonesia terlanjur menandatangani kontrak dengan ketentuan yang sebenarnya jauh dari kata “menguntungkan”.

Awalnya Soeharto meminta saham sebesar 8.9 persen pada Freeport, namun tak langsung disetuji dengan alasan perusahaan yang belum untung. Dua tahun kemuduian 8,5 persen saham diberikan untuk Indonesia dan royalty sebesar 1 persen.

Ladang Harta Bagi Amerika dari Indonesia

Sepanjang 115 km batuan mineral yang mengandung tembaga, emas, dan perak dari tambang Ertsberg (gunung emas di Papua) mengalir melalui pipa hingga ke pelabuhan Amamapare Freeport. Pada sebuah catatan Internasional Bussines Promotion, gunung ini telah menghasilkan 32 juta ton batuan mineral sebelum akhirnya rata dengan tanah.

Perolehan ini didapat dengan ijin penambangan yang mulanya boleh dilakukan pada wilayah 10 ribu hektar. Namun rezim Soeharto memberi pertambahan wilayah melalui kontrak baru pada tahun 1989. Kontrak yang seharusnya selesai pada 1997 harus berganti dengan kontrak baru yang menyatakan penyelesaian pada tahun 2021.

Di masa Presiden Jokowi, kontrak karya tersebut ingin digantikan dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pastinya Freeport tak tinggal diam dengan rencana pemerintah Indonesia ini dan mengancam akan membawa Indonesia pada Arbitrase Internasional.

Akhirnya, di era Presiden Jokowi melalui holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau dikenal dengan Inalum telah mencapai kesepakatan dengan Freeport McMoran soal akuisisi saham 51 persen saham Freeport Indonesia. Sebelumnya, Indonesia hanya memiliki 9,36 persen saham perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut.

Biarkan kekayaan alam kita tetap tersimpan di perut bumi, hingga insinyur-insinyur Indonesia mampu mengelolannya sendiri

~Bung Karno~