Pict : tempo.co

NEWSWANTARA – Pemerintahan Jokowi-Jk saat ini berambisi untuk gencar melakukan pembangunan di Indonesia. Mengejar ketertinggalan dalam rangka membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Khusus pada bidang infrastruktur, salah satu pembangunan yang memakan banyak biaya dalam program pembangunan Jokowi-JK.

Menurut Pemerintahan Jokowi-Jk, pembanguan infrastruktur diyakini akan mampu menumbuhkan ekonomi serta mampu menyerap tenaga kerja dalam realisasi program yang terencana. Proyek 35.000 MW salah satunya, proyek pemerintah yang digolongkan dalam proyek jangka panjang pembangunan pemerintah. Proyek 35.000 MW bertujuan untuk menerangi Indonesia, terdengar spektakuler yang secara implikasi akan mampu menerangi hingga seluruh pelosok Indonesia.

Presiden Jokowi menyebutkan bahwa, Listrik yang cukup adalah sebuah kunci bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat sangat mengapresiasi rencana pemerintah dalam membangun mega proyek 35.000 MW ini. PLN sebagai BUMN yang memiliki kompetensi dalam kelistrikan menggandeng swasta untuk bisa merampungkan sesuai rencana.

Sebagai satu-satunya BUMN yang dipercaya untuk menjalankan proyek 35.000 MW mendapat suntikan dana yang cukup besar. Estimasi pembangunan mega proyek yang spektakuler ini harus mendapat pengawasan oleh rakyat. Rencana pembangunan mega proyek 35.000 MW memakan anggaran sebesar US$ 75 miliar. Nominal yang besar pada kondisi geo-politik yang kurang stabil.

Pembangunan listrik 35.000 MW 70% dilakukan di Jawa-Bali bukan di daerah yang mengalami kekurangan listrik. Pembangunan proyek ini akan dilakukan oleh PLN dan swasta/Independent Power Producer (IPP). Tehitung dari 5 November 2015 Bank Dunia (World Bank) memberi pinjaman lanjutan kepada Indonesia dalam rangka pembuatan kebijakan bidang energi.

Pict : elshinta.com
Pict : elshinta.com

Kerja sama yang dilakukan dengan swasta mengindikasikan pada hal liberasisasi, privatisasi, hingga komersilisasi. Mekanisme Engineering Procurmet Construction (EPC) akan mengharuskan apapun yang dibangun harus di bayar oleh PLN. Kewajiban yang mengharuskan PLN membayar sebesar Rp 462 triliun setara dengan asset yang dimiliki PLN saat ini. Apabila skema ini lancar ditambah, PLN diarahkan membelikan listrik dari perusahaan swasta, maka diprediksi PLN bisa diambang kebangrutan.

Undang-undang no 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dapat dilakukan secara terintegrasi. UU yang dianggap memberi kesempatan untuk asing untuk berkuasa mendapat penolakan hingga pada tingkat MK, namun hal tersebut tidak digubris oleh pemerintah. Muncul dengan kalimat dapat di integrasikan menunjukan berpeluang pada penguasaan aset PLN nantinya.

Penolakan terhadap liberalisasi sektor ketenagalistrikan didasari atas nasib PLN berimbas pada rakyat yang dibebankan oleh sektor produksinya. Besar biaya produksi akan berdampak pada kenaikan tarif dasar listrik. Semisal pada harga listrik yang diproduksi PLN adalahh Rp 100/Kwh sedangkan oleh swasta Rp. 600/Kwh dengan selisih yang cukup besar.

Kenaikan tarif dasar listrik yang dibebankan dari biaya produksi berimbas pada lemahnya daya beli masyarakat. Proyek 35.000 MW dibiayai dari hutang luar negeri yang sangat besar yakni, lebih dari Rp 1.127 triliun. Lemahnya daya beli akan berpengaruh pada PLN. Kondisi yang tadinya diharapkan mampu untuk mendatangkan keuntungan, malah sebaliknya akan menjadi masalah pada PLN dengan memberi kesempatan pada swasta untuk mengelolah tata kelolah listrik Negara.

Dari angka yang cukup besar hingga pembiayaan proyek 35.000 MW menggunakan hutang luar negeri, keikutsertaan swasta/Independent Power Producer (IPP) harus diwaspadai dalam menjalankan mega proyek ini. Memberi peringatan kepada masyarakat Indonesia untuk serius ikut serta mengawasi perealisasiannya penting menjaga kedaulatan bangsa hingga aset bangsa Indonesia.

Berikan Komentar Anda

avatar