Gempa Lombok
Petugas yang sedang membersihkan reruntuhan dalam pemulihan bencana gempa di lombok . [Pict : ANTARA Foto]

NEWSWANTARA – Bencana gempa bumi di Pulau Seribu Masjid telah menimbulkan berbagai macam dampak, tidak hanya menimbulkan banyak korban jiwa atau pun luka, gempa yang terjadi berkali-kali dengan kekuatan yang berbeda-beda tersebut juga menimbulkan banyak kerusakan sarana fisik, sosial dan ekonomi.

Kerugian ekonomi yang ditimbulkan dapat dipastikan membuat masyarakat yang selamat lumpuh dari sisi prekonomian. Laporan terbaru dari Badan Nasional Penanggualangan Bencana (BNPB), kerugian yang diakibatkan oleh Gempa Bumi di Lombok mencapai angka Rp. 8,8 Triliun.

Baca Juga:

Data terakhir yang dilaporkan oleh BNPB untuk sektor perekonomian dan perdagangan terdapat 1.941 unit yang rusak, termasuk di dalamnya kios/toko 1.836 unit, hotel/penginapan 92 unit dan pasar tradisional 13 unit. Tidak hanya itu, kerusakan rumah yang disebabkan oleh bencana gempa bumi di Lombok mencapai 125.744 rumah.

Di antaranya 74.354 rusak berat dan 51.390 rusak ringan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang tidak kalah pentingnya dari pemulihan pada sektor perekonomian dan perdagangan, karena di dalam Negara berkembang, terdapat kecenderungan bahwa rumah tidak hanya dijadikan tempat perlidungan, tetapi juga dijadikan tempat untuk melaksanakan kegiatan ekonomi.

Selain pemulihan sektor ekonomi dan perdagangan, pemulihan perumahan pasca bencana menjadi sektor yang sangat krusial pada level rumah tangga. Tanpa adanya pemulihan pada sektor perumahan, kegiatan rumah tangga tidak akan menjadi normal kembali, dan hal ini akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dapat dikatakan, dengan adanya pemulihan dan rekonstruksi perumahan dapat meningkatkan harga diri masyarakat, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan yang terpenting dapat meningkatkan kepercayaan diri masyarakat atas masa depan masyarakat Lombok.

Dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2007, tertuang bahwa Penanggulangan Bencana diamanatkan kepada pemerintah sebagai aktor utama yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana, termasuk di dalamnya rekonstruksi perumahan.

Namun, dengan keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah maka perlu didorong oleh peran aktor-aktor pendukung, termasuk di dalamnya adalah pihak swasta, swadaya masyarakat, dan pihak donatur.

Kerangka kerja sama pemerintah sebagai aktor utama dan pihak-pihak lain yang sebagai aktor pendukung menjadi salah satu upaya yang dapat dijalankan untuk mengatasi pekerjaan rumah yang sangat berat ini. Maka dari itu, bukan tidak mungkin pekerjaan rumah yang berat ini bisa diselesaikan dengan menciptakan tren keterlibatan dan interaksi berbagai macam pihak dalam kegiatan pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana. #LombokBangkit

Berikan Komentar Anda

avatar