pict : antarafoto

NEWSWANTARA – Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control) yang disusun oleh Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) menuai pro kontra dikalangan masyarakat Indonesia. Pasalnya hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi hasil dari konvensi tersebut.

Hasil dari FCTC tersebut mengatur tentang penerapan kemasan polos rokok, larangan menampilkan produk rokok di tempat-tempat penjualan, larangan total kegiatan iklan, promosi, dan sponsor rokok, pembatasan lahan dan pengalihan tanaman tembakau, serta larangan berinteraksi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan industri tembakau.

Dalam FCTC tersebut menegasakan pentingnya strategi untuk pengurangan permintaan terhadap produk tembakau serta memiliki kecenderungan mencegah orang untuk merokok. Ratifikasi FCTC dinilai tidak perlu dilakukan karena Indonesia telah memiliki kebijakan yang mengatur tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.109 tahun 2012.

Meskipun dalam FCTC tidak ada butir larangan bagi industri rokok untuk memproduksi atau menjual rokok. Jika Indonesia meratifikasi hasil konvensi FCTC hal tersebut secara tidak langsung juga akan berdampak pada kesejahteraan sekitar 2 juta petani dan pekerja tembakau di seluruh Indonesia yang akan terancam dan hal tersebut akan mempengaruhi perekonomian Indonesia.

Perlu diketahui bahwasannya, industri rokok merupakan salah satu industri penyumbang  devisa negara terbesar. Bahkan, jika dibandingkan dengan minyak dan gas bumi (migas), devisa negara industri rokok jauh lebih besar dan pendapatan dari sektor industri rokok tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Beberapa golongan yang setuju dengan hasil konvensi FCTC juga menyampaikan pendapatnya agar pemerintah secepatnya untuk meratifikasi FCTC guna meminimalisir bahaya yang ditimbulkan oleh produk tembakau dalam hal ini rokok. Masalah kebaikan dan kesehatan masyarakat merupakan fokus pertama dan yang utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah serta dampaknya yang membahayakan bagi generasi muda.

Sementara itu, golongan yang tidak setuju dengat ratifikasi FCTC berpendapat bahwa,  konvensi kerangka kerja pengendalian tembakau (FCTC) merupakan salah satu agenda asing untuk mematikan pertanian dan industri tembakau di Indonesia. Perjanjian internasional kerap dijadikan instrumen pengganti kolonialisme oleh negara-negara maju. Melalui perjanjian internasional maka suatu negara dapat mengendalikan negara lain, bahkan melakukan intervensi terhadap kedaulatan hukum.

Dengan dikeluarkannya aturan pengendalian tembakau oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), industri rokok besar menolak dengan pandangan yang cukup neoliberalistik dan berdalih ”biarkan setiap negara mengatur sendiri soal pasar rokok, WHO jangan ikut campur”. Industri rokok saat ini juga tengah berusaha mengalihkan isu kesehatan jadi isu hak perokok dan ancaman terhadap petani tembakau.

Organisasi industri hasil tembakau juga mengakui bahwa, sebenarnya mereka tidak anti regulasi karena mereka sadar bahwa rokok mengandung resiko kesehatan sehingga produk ini harus diatur secara ketat. Atas dasar itulah industri rokok berharap kepada pemerintah untuk fokus saja pada aturan yang telah ada dan pengawasannya yang lebih diperketat, sehingga FCTC tidak perlu untuk diratifikasi.

Berikan Komentar Anda

avatar