Pict : aktualita.co

NEWSWANTARA – Wacana kenaikan harga rokok hingga Rp50.000 perbungkus tengah ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat Indonesia selama sepekan terakhir. Merebaknya isu tentang harga rokok naik berawal dari pemaparan Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany.

Hasil kajian Hasbullah Thabrany dan lembaganya tersebut kemudian diterbitkan dalam Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia yang mengkaji tentang dukungan publik terhadap kenaikan harga rokok dan cukai untuk mendanai jaminan kesehatan nasional (JKN) atau yang biasa dikenal dengan sebutan BPJS.

Berdasarkan survei terhadap 1.000 orang dari 22 provinsi dengan tingkat penghasilan di bawah Rp1 juta sampai di atas Rp20 juta, sebanyak 82% responden setuju jika harga rokok dinaikkan untuk mendanai JKN.

Responden kemudian ditanyakan berapa harga rokok maksimal yang sanggup dibeli dan 80 persen perokok pasif dan 76 persen perokok aktif setuju jika harga rokok naik. Sebanyak 72 persen perokok bahkan mengatakan akan berhenti merokok jika harga rokok naik tiga kali lipat.

Hasil kajian tersebut kemudian menjadi suatu informasi viral yang beredar di berbagai macam sosial media, pesan berantai, dan media massa. Padahal, pemerintah baru sebatas melakukan kajian mengenai kenaikan cukai rokok dan wacana kenaikan harga rokok hingga Rp50.000 tersebut bukanlah inisiatif dari pemerintah.

Penetapan harga jual eceran dan tarif cukai rokok sejatinya baru akan dilakukan di awal tahun 2017 sesuai dengan Undang-Undang Cukai dan hasil pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Kenaikan tarif cukai akan diumumkan tiga bulan sebelum tarif cukai berlaku.

Saat ini pemerintah tengah mengkaji untuk menaikkan tarif cukai rokok, namun bukan berarti secara langsung pemerintah akan menaikkan cukai rokok hingga lebih dari 100%. Pemerintah sudah menargetkan pendapatan cukai hasil tembakau, dalam RAPBN 2017 sebesar Rp 149,88 triliun atau naik 5,78% dari target APBNP 2016 sebesar Rp 141,7 triliun.

Dalam hal kenaikan cukai rokok, selain mempertimbangkan faktor kesehatan, pemerintah juga mempertimbangkan faktor lain seperti nasib pelaku industri rokok yang mencapai 6 juta jiwa dan juga daya beli masyarakat perokok serta tingkat inflasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi sebagai basis penetapan persentase kenaikan tarif.

Sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab mulai banyak mengarahkan kebijakan kenaikan cukai rokok menjadi isu kenaikan harga rokok dan sengaja membuat kegaduhan yang bisa menjadi kekacauan ekonomi. Sebab matarantai sirkulasi perekonomian Industri Hasil Tembakau (IHT) melibatkan banyak elemen masyarakat.

Tingkat sensitivitasnya Industri Hasil Tembakau (IHT) sangat tinggi, mengingat industri tembakau merupakan industri yang berbasis pertanian dan memberi konstribusi kurang lebih Rp160 triliun kepada negara di tahun 2017 nanti melalui cukai dan pajak.


Baca Juga :

Berikan Komentar Anda

avatar