Tambang Nikel
Tambang nikel PT. Vale Indonesia di Soroako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Foto: ANTARA/Basri Marzuki)

NEWSWANTARA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM secara resmi melarang ekspor biji mentah nikel mulai 1 Januari 2020. Pelarangan ekspor bijih mentah nikel ini tergolong mengagetkan, mengingat rencana pemberhentian ekspor baru akan dilakukan tahun 2022. Langkah ini dilakukan untuk mendorong industri pengolahan nikel dalam negeri.

Sejak Kementerian ESDM mengumumkan pelarangan ekspor bijih nikel dimajukan maka harga nikel dunia otomatis bergejolak. Tentu ini akan sangat memberatkan negara-negara yang ekonominya bertumpu pada sektor manufaktur yang berbasis logam.

(Baca Juga: Mengungkap Potensi Kekayaan Sumber Daya Energi dan Mineral di Indonesia)

Berdasarkan data US Geological Survey, cadangan nikel Indonesia mencapai 21 juta metrik ton, yang menjadikan Indonesia sebagai pemain utama nikel dunia, disusul oleh Australia dengan cadangan nikel yang mencapai 19 juta metrik ton.

Indonesia memang merupakan negara pengekspor bijih nikel terbesar di dunia terutama ke China. Kemudian China mengolahnya menjadi feronikel atau Nickel Pig Iron (NPI) yang digunakan sebagai campuran untuk berbagai jenis perkakas seperti stainless steel.

Ketika ketegangan dunia terus memuncak akibat perang dagang dua raksasa ekonomi global AS-China serta diperburuk dengan penurunan kinerja industri manufaktur, harga nikel justru malah naik drastis.

(Baca Juga: Melihat Kekayaan Alam Maluku Utara)

Sejak awal tahun ini harga nikel olahan sudah naik hingga 69%, ketika harga komoditas logam lain seperti aluminium dan tembaga malah cenderung turun. Dampak dari pelarangan ekspor bijih nikel ini pada akhirnya akan memangkas suplai NPI dari China yang memungkinkan harga berpotensi untuk naik kembali.

Dampak dari larangan ekspor nikel

Atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia tersebut, Uni Eropa akan melayangkan gugatan bagi Indonesia ke World Trade Organization atau WTO terkait larangan ekspor bijih nikel yang mulai berlaku tahun depan.

Melansir dari laman Bloomberg, Rabu (25/9/2019), Direktur departemen perdagangan komisi eropa menyatakan hal tersebut mengancam industri baja Eropa. Menurutnya selama ini pasar Eropa mengalami tekanan akibat lemahnya permintaan baja.

Akibat dari adanya larangan ekspor biji mentah nikel, dalam jangka pendek, Indonesia tentu akan merugi karena tidak bisa menikmati tingginya harga nikel dunia. Namun dalam jangka panjang, Indonesia akan mendapatkan sangat banyak keuntungan.

Menurut kajian pemerintah, mengolah nikel menjadi feronikel akan menaikkan nilainya menjadi setidaknya enam kali lipat. Saat ini, harga nikel berada di kisaran US$ 18.000/metrik ton, atau Rp 255,6 juta dengan asumsi kurs US$ 1 sama dengan Rp 14.200.

Hitungan bodoh-bodohan, enam kali lipat dari angka tersebut adalah US$ 108.000/metrik ton. Dengan asumsi kurs US$ 1 setara dengan Rp 14.200, berarti uang yang diterima mencapai Rp 1,53 miliar. Sebuah angka yang cukup menggiurkan.

Tidak hanya mendatangkan uang yang lebih banyak, industri pengolahan nikel juga menyerap tenaga kerja. Contohnya pembangunan smelter nikel di Sulawesi Tenggara. Kementerian ESDM mencatat, smelter tersebut membuka 19.102 lapangan kerja. Pada 2016, jumlahnya naik menjadi 40.773 dan pada 2017 melonjak menjadi 65.440.

Jadi, tujuan aturan ini sangat mulia, yaitu menikmati nilai tambah dari kekayaan alam Indonesia. Jangan lagi Indonesia menjual ‘Tanah Air’. Main keruk itu tanah, langsung dijual. Indonesia harus menikmati nilai tambah dengan cara mengembangkan industri pengolahan.


Sumber: CNBC Indonesia