Pemindahan Ibu kota
Pemerintah telah menetapkan pemindahan Ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. (Kompas/Indra Akuntono)

NEWSWANTARA – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah menetapkan jika Ibu kota Indonesia akan dipindah ke Pulau Kalimantan. Namun, kepastian provinsi mana yang akan dipilih sebagai ibu kota akan diumumkan pada bulan Agustus mendatang. Dua kandidat kuat yang akan menjadi pengganti DKI Jakarta adalah Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur.

Pemilihan Pulau Kalimantan sebagai ibukota baru negara karena sarana dan prasarana infrastruktur yang diperlukan oleh ibukota baru Indonesia telah tersedia di sana. Ibu kota negara dipindahkan ke tengah supaya menjadi lebih sentris, seimbang terhadap seluruh wilayah Indonesia. Selain karena lahan yang luas dan relatif aman dari bencana alam.

(Baca Juga: Sumber Daya Alam dari Pulau Kalimantan)

Rencananya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) akan membentuk sebuah badan otorita yang bertugas untuk mempermudah pengelolaan aset dan pendaan ibu kota negara yakni sarana utilitas, gedung perkantoran, dan fasilitas publik.

Sarana utilitas yang dibutuhkan ibu kota negara terdiri atas saluran multifungsi, sarana penerangan, air bersih dan minum, listrik, jalan dan sejumlah sarana utilitas lainnya. Sedangkan untuk gedung perkantoran yang dibutuhkan dalam konsep pengelolaan ibu kota negara antara lain gedung-gedung untuk lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

(Baca Juga: Kalimantan: Satu Pulau dengan Beberapa Negara)

Selain itu fasilitas publik yang juga dibutuhkan terdiri dari rumah sakit, sarana dan prasarana olahraga serta kesenian, perpustakaan, transportasi urban, pasar, rumah susun sewa (rusunawa) dan berbagai fasilitas publik lainnya.

Sebelumnya pemerintah mengungkapkan terkait estimasi biaya yang diperlukan untuk pembangunan ibu kota baru negara seluas 40.000 hektare di luar Pulau Jawa membutuhkan sekitar Rp 465 triliun.

Pemerintah menginginkan pemindahan ibu kota baru diupayakan dengan pembiayaan sendiri dan meminimalisasi pemakaian utang dengan mengalokasikan anggaran migrasi dalam Rancangan APBN (RAPBN) tahun 2020. Akan tetapi anggaran tersebut hanya dialokasikan untuk desain dan masterplan ibu kota baru saja.

Pemakaian utang kemungkinan akan tetap disiapkan untuk kekurangan-kekurangan dalam pembiayaan pemindahan ibu kota negara. Dengan demikian utang hanya akan menjadi salah satu sumber terkait rencana skema pembiayaan pemindahan ibu kota negara.