Ibadah Haji Masa Kolonial Belanda dan Sejarah Gelar Haji di Indonesia

NEWSWANTARA – Bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar pemeluk Agama Islam, ibadah haji merupakan sebuah ibadah yang istimewa, gelar haji merupakan status sosial yang tinggi, sehingga orang-orang rela mengorbankan harta benda untuk berangkat ke tanah suci.

Perjalanan haji saat ini tergolong sangat mudah. Hanya dalam jangka waktu sekitar 10 jam pesawat yang di tumpangi sudah tiba di Arab Saudi. Hal semacam ini tidak pernah terbayangkan oleh mereka yang menunaikan ibadah haji di masa-masa lampau.

Pada awal 1970-an perjalanan ke Tanah Suci masih menggunakan kapal laut sebagai moda transportasinya. Hingga untuk menunaikan rukun Islam kelima diperlukan waktu selama tiga bulan, baru kembali ke Tanah Air.

Namun, jauh sebelum adanya kapal laut, hasrat umat Islam di Indonesia untuk pergi menunaikan rukun Islam kelima cukup besar. Hal Ini terbukti dengan beberapa laporan yang menyebutkan bahwa, para jamaah haji Indonesia masih menggunakan kapal layar.

Para jamaah haji harus mengarungi lautan selama berbulan-bulan, bahkan sampai memakan waktu dua tahun. Ini disebabkan karena kapal layar harus berhenti di beberapa pelabuhan dan resiko perjalanan cukup besar. Sering kali menghadapi perompak, gelombang dahsyat, dan penyakit.

Kesulitan transportasi pada masa tersebut makin dipersulit dengan adanya politik pemerintah kolonial Belanda untuk mengendurkan semangat umat Islam Indonesia untuk pergi ke Tanah Suci. Bagi pemerintah Belanda, ibadah haji merupakan bahaya besar dalam mempertahankan politik kolonialnya di Indonesia.

Yang ditakutkan oleh pemerintah Belanda, selama di Tanah Suci itu para jamaah haji Indonesia mengadakan kontak dengan jamaah dari berbagai negara. Berbagai peraturan dikeluarkan oleh pemerintah kolonial untuk menghambat umat Islam berhaji. Pada 1825, dikeluarkan kebijakan yang isinya melarang umat Islam pergi haji tanpa pas jalan.

Dukungan Syarif Besar penguasa Mekkah dan Madinah pada saat itu juga dianggap mempunyai nilai legitimasi bagi beberapa kerajaan Islam di Nusantara, Sehingga pada waktu itu banyak pemberontakan di Tanah Air melawan penjajahan yang digerakkan oleh para haji.

Untuk mendapatkan pas jalan, para jamaah haji harus membayar 110 gulden. Uang sebesar itu nilainya sangat tinggi. Mengingat pada saat itu harga rumah sederhana hanya 50 gulden. Demikian keras peraturan itu sehingga mereka yang pergi haji tanpa pasakan dikenakan denda dua kali lipat sekembalinya.

Sementara itu, pulangnya para haji ke tanah air juga diharuskan menempuh berbagai macam ujian terlebih dahulu, sebelum mereka berhak untuk mendapatkan gelar “haji” di depan namanya dan menggunakan pakaian haji.

Meskipun berbagai kendala dilakukan pemerintah kolonial, itu semua tidak pernah meruntuhkan hasrat umat Islam Indonesia untuk menunaikan ibadah haji. Apalagi, pada pertengahan abad ke-19 kapal bermesin (uap) mulai beroperasi melintasi benua.

Cukup banyak jamaah Indonesia yang bertolak ke Tanah Suci melalui Singapura. Yang tinggal di Pulau Jawa, berangkat melalui dua pelabuhan, Batavia dan Surabaya. Setelah beristirahat beberapa lama di Singapura, barulah ke Jeddah.

Sayangnya, sejak dulu (hingga kini), jamaah haji kerap menjadi korban penipuan. Mulai dari saat berangkat di Tanah Air mereka sudah diperas oleh para “syekh”. Pengertian syekh di sini adalah agen atau para calo tiket kapal dari perusahaan-perusahaan milik Inggris dan Belanda.

Terkadang para calon haji karena kehabisan perbekalan dan menjadi korban penipuan syekh akhirnya hanya sampai di Singapura. Karena itu, pada akhir abad ke-18 dan ke-19 dikenal istilah “haji Singapura” karena para calon haji ini hanya sampai di negara itu saja perjalanannya, jadi korban syekh dan calo-calo.

Baru pada 1920 mulai ada kapal yang berangkat dari Indonesia ke Jeddah, yang dilakukan oleh maskapal pelayaran Belanda: Nederland, Rotterdam, dan Semerong Blouw dari Inggris, yang tergabung dalam Kongsi Tiga, yang merupakan perusahaan pelayaran pengangkutan haji yang terkenal kala itu.

Namun, pergi haji tahun itu harus tahan mental. Beberapa penderitaan selama pelayaran lebih satu bulan itu harus dijalani oleh para calon jamaah haji. Sebelum sampai ke Jeddah, para jamaah harus diturunkan di Kamerun, Afrika Utara. Di sini mereka dikarantina selama tiga hari. Mereka diperlakukan tidak manusiawi, mandi dengan air asin dan mendapatkan makanan sangat minim.

Sepulang dari ibadah haji, jangan harap para jamaah bisa langsung kembali ke keluarganya. Mereka kembali dikarantina dengan jangka waktu yang sama di Pulau Onrust, salah satu pulau dari Kepulauan Seribu di Teluk Jakarta. Bahkan para jamaah haji masih diperlakukan tidak wajar, seperti ditelanjangi.

Akibat perlakuan yang sangat merendahkan derajat umat Islam ini, sejumlah ulama, khususnya di Pulau Jawa, mengeluarkan fatwa: “Tidak wajib bagi kaum wanita pergi haji berhubung dengan perlakuan yang kurang baik di jalan.”

Perlakuan di luar kemanusiaan juga dilakukan oleh perusahaan Kongsi Tiga. Menurut buku Lintasan Sejarah Perjalanan Jamaah Haji Indonesia, para jamaah, baik pria, wanita, maupun anak-anak ditempatkan di ruangan yang sangat sempit siang dan malam. Akibatnya, norma-norma kesopanan dan tata susila tidak terjamin walau perjalanan itu dalam rangka ibadah haji.

Yang menyedihkan, saat berada di Tanah Suci pun penderitaan jamaah ini belum juga berakhir. Tragedi seperti terjadi di kapal terulang kembali. Tanpa mengenal kemanusiaan dan hanya mengejar keuntungan, oleh para syekh mereka ditempatkan di ruangan yang tidak baik ventilasi udaranya maupun sanitasinya.

Akibatnya terjadi aksi-aksi protes di Tanah Air, KH Ahmad Dahlan (pendiri dan Ketua Umum PP Muhammadiyah) pada 1912 mendirikan Bagian Penolong Haji yang diketuai KH M Sudjak. Usaha perbaikan haji yang dirintis pendiri Muhammadiyah ini mendapatkan dukungan luas masyarakat. Akibatnya, pada 1922 Volksraad (parlemen pada masa kolonial) mengadakan perubahan-perubahan dalam kebijakan Haji.