Strategi Pemerintah Mengejar Target Inklusi Keuangan 75 Persen di 2019

Inklusi Keuangan
Inklusi keuangan, sikapi uangmu dengan bijak

NEWSWANTARA – Pemerintah optimis untuk menetapkan target yang sangat ambisius dalam rangka meningkatkan indeks inklusi keuangan masyarakat hingga mencapai angka 75 persen di tahun 2019 dari posisi sebelumnya dengan 67,8% di 2016. Hal ini sesuai dengan target sebelumnya yang telah dipatok oleh Presiden Joko Widodo.

Guna mencapai target keuangan inklusif sebesar 75% di tahun 2019 , diperlukan penambahan 51,82 juta penduduk dewasa yang terinklusi. Dengan demikian, pemerintah telah menetapkan lima pilar penyangga Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

lima pilar penyangga SNKI antara lain adalah, edukasi keuangan, hak properti masyarakat yang sudah berjalan dalam bentuk program sertifikasi lahan, fasilitasi intermediasi dan saluran distribusi keuangan, perlindungan konsumen, dan layanan keuangan pada sektor pemerintah.

Baca Juga

Dengan memiliki sertifikat tanah, masyarakat diharapkan bisa memiliki akses keuangan yang lebih mudah dalam memulai usahanya. Hak kepemilikan tanah, setifikasi ini pada dasarnya memanfaatkan aset non formal yang disertifkasi. Sehingga aset formal dapat dijadikan sebagai agunan untuk membuka akses.

Tak berhenti di situ, perluasan akses keuangan juga dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan membuat layanan keuangan tanpa kantor atau disingkat Laku Pandai. Melalui program ini, masyarakat di berbagai daerah yang jauh dari jangkauan bank bisa menjadi agen bank yang menghimpun dana masyarakat.

Agen Laku Pandai umumnya dilakukan oleh mereka yang memiliki usaha seperti warung kelontong hingga penjual pulsa dan bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat ke lembaga keuangan.

Sementara itu, dalam hal Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah, di sini yang lebih banyak berperan adalah Kementerian Sosial (Kemensos) dan Bank Indonesia (BI) di mana Bank Indonesia melaksanakan perannya melalui sistem pembayaran.

Selain menyiapkan pilar-pilar strategi penyokong SNKI, pemerintah saat ini pun telah menetapkan strategi percepatan pencapaian target inklusi keuangan.

Hal ini tertuang dalam bentuk inovasi keuangan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat, perluasan layanan keuangan, peningkatan infrastruktur yang mendukung inklusi keuangan dan peningkatan kesadaran dan literasi keuangan serta percepatan sertifikasi hak properti masyarakat yang dapat dijadikan agunan.

Strategi Nasional Keuangan Inklusif bukan hanya sekedar angka, akan tetapi ini bertujuan lebih banyak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inklusi keuangan.

Sebelumnya pemerintah pun telah meresmikan Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang dibentuk menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Berikan Komentar Anda

avatar
wpDiscuz